PERMASALAHAN PEREKONOMIAN INDONESIA BAGIAN TIMUR DAN SOLUSI KONKRETNYA

Tugas ESSAY MPA FE UNJ 2015

Nama       : Akhmad Fatqurrohman Indrajaya

Fakultas   : Ekonomi

Jurusan    : Manajemen

Prodi       : Manajemen (S1)

Dalam pemerataan pembangunan yang terjadi di Indonesia, tak perlu harus bergelar profesor untuk mengamati ketidak adilan yang terjadi didalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat awam pun dapat melihat dan merasakan bagaimana kesenjangan dan tidak meratanya pembangunan yang dialami oleh saudara kita yang berada didaerah timur Indonesia, padahalGaris Besar Haluan Negara (GBHN)Tahun 1993 mengamanatkan perlunya menyerasikan laju pertumbuhan antardaerah serta melaksanakan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis, dan bertanggungjawab di dalam suatu kesatuan Wawasan Nusantara.

Beberapa pihak berpendapat bahwa tidak meratanya pembangunan yang terjadi antara Daerah Barat Indonesia dan Daerah TimurIndonesia selama ini disebabkan karena pemerintah masih berkutat dengan persoalan klasik dipemerintahan yaitu pemegang kepentingan masih mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongannya sehingga kerja nyata dari pemerintah yang harusnya dilakukan untuk pembangunan daerah terhambat bahkan terhenti karena kisruh politik, hal ini juga diperkuat oleh adanya perbedaan karakteristik wilayah, kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia serta perbedaan infrastruktur pendukung untuk memudahkan pembangunan sehingga upaya yang dilakukan menjadi tidak merata.

Dalam kenyataannya, didaerah barat Indonesia saja masih banyak desa-desa kecil yang luput dari pembangunan yang gencar dilakukan oleh pemerintah, hal itu dikarenakan pemerintah daerah masih bergantung kepada pemerintah untuk melakukan pembangunan didaerah tersebut. Dari kenyataan tersebut pula bisa dibayangkan bagaimana tingkat ketergantungan untuk pembangunan yang terjadi didaerah timur Indonesia yang mungkin sampai saat ini pembangunan itu hanyalah wacana dari para pemangku kepentinganatau belum tersentuh sama sekali oleh pemerintah. Tugas pemerintah ketika melakuakn pembangunan daerah bukan hanya semata mata memenuhi sektor finansial daerah tersebut namun juga menciptakan kemandirian sehingga suatu daerah dapat berkembang tanpa harus bergantung terus menerus kepada pemerintah.Sehingga menciptakan kemauan dari daerah tersebut untuk berkembang, yang tentunya peran pemerintah daerah turut ambil bagian dalam prosesnya.

Pemerintah sebenarnya telah mengupayakan kesetaraan pembangunan sejak zaman orde baru dengan REPELITAnya dan berbagai upaya lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan hal tersebut. namun hasilnya terkesan tidak ada dikarenakan upaya tersebut dilakukan dengan mental setengah-setengah, yang menjadikan upaya tersebut sia sia dan tidak dapat dirasakan hasilnya hingga hari ini. Dengan keadaan seperti itu pemerintah harus berkomitmen penuh dan berupaya keras untuk mewujudkan pemerataan pembangunan terutama didaerah timur Indonesia sehingga hak hak warga Negara dari sabang sampai merauke dapat dipenuhi sesuai janji yang telah diucapkan.

Strategi pengembangan daerah timur Indonesia pada dasarnya merupakan langkah-langkah kebijaksanaan yang memiliki tahap yang bersinergi, mencakup tiga tingkatan strategi yaitu mikro, meso, dan makro. Strategi tingkat mikro bertujuan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dasar, membantu daerah dalam mencapai kemandirian ekonomi, mendorong pengembangan potensi ekspor daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Strategi tingkat meso mengupayakan identifikasi keterkaitan fisik dan ekonomi antarpropinsi agar dapat diciptakan pusat-pusat pengembangan antarwilayah di kawasan yang bersangkutan. Sedangkan strategi tingkat makro lebih difokuskan pada pengembangan prasarana transportasi intra dan antarwilayah sebagai bagian dari sistem transpotasi nasional, pemanfaatan sumberdaya alam secara tepat dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, peningkatan peran sektor swasta, penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat termasuk peranserta aktif dari kalangan perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di daerah timur Indonesia.

Untuk melakukan pembangunan didaerah timur Indonesia, dalam prakteknya, penyetaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah juga butuh kerja samadari para pemerintah daerah yang berada dikawasan timur sehingga interaksi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap upaya pemerintah melakukan pembangunan di daerah tersebut. Namun itupun belum sepenuhnya bisa dilakukan dikarenakan tidak semua pemerintah didaerah timur memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Bahkan kualitas sumber daya manusia daerah kawasan timur tertinggal dibandingkan kawasan barat Indonesia, hal ini dikarenakan jumlah penduduk daearah barat Indonesia yang lebih besar dan pemerintah lebih menjangkau penduduk yang berada didaerah barat Indonesia dari segi pelaksanaan dan pengawasannya. Untuk itu, dibutuhkantahap peningkatan kualitas sumber daya manusia didaerah timur Indonesia untuk dapat mencapai level yang sama dengan daerah barat Indonesia.

Pekerjaan rumah pertama yang harus diselesaikan pemerintah sebelum melakukan pembangunan nyata didaerah timur Indonesia adalah melakukan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik pegawai pemerintahan didaerah timur Indonesia dengan melakukan pendidikan & pelatihan (Diklat), perbaikan mental para pegawaisehingga mengurangi praktek KKN dan pembekalan soft skilluntuk menciptakan kemandirian untuk para pegawai pemerintahan yang ada di daerah timur Indonesia maupun peningkatan yang diperuntukkan bagi para penduduk didaerah tersebut seperti peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan standar minimal pendidikan untuk menghapus mindset pendidikan minimal hanya bangku Sekolah Menengah Pertama, memberikan pengarahan untuk berwirausaha, pembekalan keahlian khusus dan sebagainya, hal ini penting dilakukan sehingga tingkat efisiensi pemerintah daerah kawasan timur Indonesia dapat meningkat dan siap untuk membantu pembangunan diberbagai sektor yang dibutuhkan untuk kawasan timur Indonesia.

Pekerjaan rumah lainnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah timur Indonesia adalah pembangunan nyata untuk infrastruktur penopang perekonomian didaerah kawasan timur Indonesia, infrastruktur yang ada didaerah timur Indonesia sangat tertinggal dibandingkan daerah barat Indonesia, hal ini juga terjadi lantaran daerah barat lebih terjangkau oleh pemerintah sehingga pembangunan didaerah barat Indonesia lebih gencar dilakukan pemerintah. Namun dari situlah letak ketidakadilan pemerintah dalam melakukan penyetaraan pembangunan untuk seluruh kawasan Indonesia, menyikapi hal tersebut, pemerintah tidak boleh lagi berkilah dengan permasalahan keterjangkauan wilayah untuk melakukan penyetaraan pembangunan. Untuk itu pemerintah harus melakukan pembangunan infrastruktur di daerah timur Indonesia yang bertujuan untuk mencapai level yang sama dengan daerah barat Indonesia. Sehingga ketika infrastuktur didaerah timur Indonesia telah tersedia maka investor pun akan masuk dan memberikan dampak baik untuk sektor lainnya didalam perekonomian didaerah timur Indonesia sehingga meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan selanjutnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah memanfaatkan keadaan untuk memberikan perubahan yang lebih baik lagi.

Terakhir sebagai bagian dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk daerah timur Indonesia adalah membangun sistem yang dapat mengintegrasikan daerah barat dan timur Indonesia. Daerah barat Indonesia yang telah berkembang pesat juga dapat membantu perkembangan yang terjadi di daerah timur Indonesia sehingga pembangunan seluruh kawasan di Indonesia dilakukan bukan hanya oleh pemerintah semata namun juga bantuan dari semua pihak yang berkaitan.

Namun upayaitu akan sia sia apabila pemerintah maupun warga yang tinggal didaerah timur Indonesia juga belum bisa menerima sepenuhnya bantuan yang diulurkan pemerintah maupun daerah barat Indonesia untuk pembangunan daerah timur tersebut, sampai saat ini Persoalan atau tantangan juga berasal dari dalam daerah-daerah yang berada di daerah timur Indonesia sendiri, disebabkan oleh perilaku pemerintah di masing-masing daerah, masih melakukan keputusan kurang perhitungan yangtepat, telah menetapkan aturan-aturan yang ditujukan hanya pada kepentingan-kepentingan jangka pendek, melalui penetapan-penetapan peraturan yang tidak pro terhadap bisnis, tapi prokepada kepentingan birokrasi politik praktis pemerintah, dimana inimerupakan akibat disalah praktekannya prinsip-prinsip Undang Undang otonomi daerah.

Seperti yang ditunjukkan oleh begitu banyaknya peraturan-peraturan yang dapat membatasi tumbuhnya minat usaha, tumpang tindihnya peraturan yang ditetapkan serta meluasnya praktek pemerasan secara halus atau kasar dari aparat melalui praktek KKN yang terselubung, juga terkekang pada budaya lokal yang menolak perubahan. Pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hanya akan menjadi angan angan dan tidak akan pernah tercapai apabila ini hanya kemauan dari pemerintah semata, dibutuhkan kemauan serta pengorbanan yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga di daerah timur Indonesia untuk membangun kawasan tersebut sehingga memiliki taraf hidup yang lebih baik dan juga dapat membantu pemerintah membangun Indonesia kembali kekedudukan yang terhormat dimata dunia.