Tugas ESSAY MPA FE UNJ 2015
Nama : Akhmad Fatqurrohman Indrajaya
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Manajemen
Prodi : Manajemen (S1)
Dalam pemerataan pembangunan
yang terjadi di Indonesia, tak perlu harus bergelar profesor untuk mengamati
ketidak adilan yang terjadi didalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,
masyarakat awam pun dapat melihat dan merasakan bagaimana kesenjangan dan tidak
meratanya pembangunan yang dialami oleh saudara kita yang berada didaerah timur
Indonesia, padahalGaris Besar Haluan Negara (GBHN)Tahun 1993 mengamanatkan
perlunya menyerasikan laju pertumbuhan antardaerah serta melaksanakan otonomi
daerah yang nyata, serasi, dinamis, dan bertanggungjawab di dalam suatu
kesatuan Wawasan Nusantara.
Beberapa pihak berpendapat bahwa
tidak meratanya pembangunan yang terjadi antara Daerah Barat Indonesia dan
Daerah TimurIndonesia selama ini disebabkan karena pemerintah masih berkutat
dengan persoalan klasik dipemerintahan yaitu pemegang kepentingan masih
mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongannya sehingga kerja nyata dari
pemerintah yang harusnya dilakukan untuk pembangunan daerah terhambat bahkan
terhenti karena kisruh politik, hal ini juga diperkuat oleh adanya perbedaan
karakteristik wilayah, kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia serta
perbedaan infrastruktur pendukung untuk memudahkan pembangunan sehingga upaya
yang dilakukan menjadi tidak merata.
Dalam kenyataannya, didaerah
barat Indonesia saja masih banyak desa-desa kecil yang luput dari pembangunan
yang gencar dilakukan oleh pemerintah, hal itu dikarenakan pemerintah daerah
masih bergantung kepada pemerintah untuk melakukan pembangunan didaerah
tersebut. Dari kenyataan tersebut pula bisa dibayangkan bagaimana tingkat
ketergantungan untuk pembangunan yang terjadi didaerah timur Indonesia yang
mungkin sampai saat ini pembangunan itu hanyalah wacana dari para pemangku
kepentinganatau belum tersentuh sama sekali oleh pemerintah. Tugas pemerintah
ketika melakuakn pembangunan daerah bukan hanya semata mata memenuhi sektor
finansial daerah tersebut namun juga menciptakan kemandirian sehingga suatu
daerah dapat berkembang tanpa harus bergantung terus menerus kepada
pemerintah.Sehingga menciptakan kemauan dari daerah tersebut untuk berkembang,
yang tentunya peran pemerintah daerah turut ambil bagian dalam prosesnya.
Pemerintah sebenarnya telah
mengupayakan kesetaraan pembangunan sejak zaman orde baru dengan REPELITAnya
dan berbagai upaya lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan hal tersebut. namun
hasilnya terkesan tidak ada dikarenakan upaya tersebut dilakukan dengan mental
setengah-setengah, yang menjadikan upaya tersebut sia sia dan tidak dapat
dirasakan hasilnya hingga hari ini. Dengan keadaan seperti itu pemerintah harus
berkomitmen penuh dan berupaya keras untuk mewujudkan pemerataan pembangunan
terutama didaerah timur Indonesia sehingga hak hak warga Negara dari sabang
sampai merauke dapat dipenuhi sesuai janji yang telah diucapkan.
Strategi pengembangan daerah
timur Indonesia pada dasarnya merupakan langkah-langkah kebijaksanaan yang memiliki
tahap yang bersinergi, mencakup tiga tingkatan strategi yaitu mikro, meso, dan
makro. Strategi tingkat mikro bertujuan untuk mengidentifikasi dan memenuhi
kebutuhan dasar, membantu daerah dalam mencapai kemandirian ekonomi, mendorong
pengembangan potensi ekspor daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi
terhadap perekonomian nasional. Strategi tingkat meso mengupayakan identifikasi
keterkaitan fisik dan ekonomi antarpropinsi agar dapat diciptakan pusat-pusat
pengembangan antarwilayah di kawasan yang bersangkutan. Sedangkan strategi
tingkat makro lebih difokuskan pada pengembangan prasarana transportasi intra
dan antarwilayah sebagai bagian dari sistem transpotasi nasional, pemanfaatan
sumberdaya alam secara tepat dan pelestarian fungsi lingkungan hidup,
peningkatan peran sektor swasta, penguatan kelembagaan pemerintah dan
masyarakat termasuk peranserta aktif dari kalangan perguruan tinggi sebagai
bagian dari upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di daerah timur
Indonesia.
Untuk melakukan pembangunan
didaerah timur Indonesia, dalam prakteknya, penyetaraan pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah juga butuh kerja samadari para pemerintah daerah yang
berada dikawasan timur sehingga interaksi tersebut diharapkan dapat memberikan
dampak terhadap upaya pemerintah melakukan pembangunan di daerah tersebut.
Namun itupun belum sepenuhnya bisa dilakukan dikarenakan tidak semua pemerintah
didaerah timur memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Bahkan
kualitas sumber daya manusia daerah kawasan timur tertinggal dibandingkan
kawasan barat Indonesia, hal ini dikarenakan jumlah penduduk daearah barat
Indonesia yang lebih besar dan pemerintah lebih menjangkau penduduk yang berada
didaerah barat Indonesia dari segi pelaksanaan dan pengawasannya. Untuk itu,
dibutuhkantahap peningkatan kualitas sumber daya manusia didaerah timur
Indonesia untuk dapat mencapai level yang sama dengan daerah barat Indonesia.
Pekerjaan rumah pertama yang
harus diselesaikan pemerintah sebelum melakukan pembangunan nyata didaerah
timur Indonesia adalah melakukan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik
pegawai pemerintahan didaerah timur Indonesia dengan melakukan pendidikan &
pelatihan (Diklat), perbaikan mental para pegawaisehingga mengurangi praktek
KKN dan pembekalan soft skilluntuk menciptakan kemandirian untuk para pegawai
pemerintahan yang ada di daerah timur Indonesia maupun peningkatan yang
diperuntukkan bagi para penduduk didaerah tersebut seperti peningkatan kualitas
pendidikan, peningkatan standar minimal pendidikan untuk menghapus mindset
pendidikan minimal hanya bangku Sekolah Menengah Pertama, memberikan pengarahan
untuk berwirausaha, pembekalan keahlian khusus dan sebagainya, hal ini penting
dilakukan sehingga tingkat efisiensi pemerintah daerah kawasan timur Indonesia
dapat meningkat dan siap untuk membantu pembangunan diberbagai sektor yang
dibutuhkan untuk kawasan timur Indonesia.
Pekerjaan rumah lainnya yang
perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah
timur Indonesia adalah pembangunan nyata untuk infrastruktur penopang
perekonomian didaerah kawasan timur Indonesia, infrastruktur yang ada didaerah
timur Indonesia sangat tertinggal dibandingkan daerah barat Indonesia, hal ini
juga terjadi lantaran daerah barat lebih terjangkau oleh pemerintah sehingga
pembangunan didaerah barat Indonesia lebih gencar dilakukan pemerintah. Namun
dari situlah letak ketidakadilan pemerintah dalam melakukan penyetaraan
pembangunan untuk seluruh kawasan Indonesia, menyikapi hal tersebut, pemerintah
tidak boleh lagi berkilah dengan permasalahan keterjangkauan wilayah untuk
melakukan penyetaraan pembangunan. Untuk itu pemerintah harus melakukan
pembangunan infrastruktur di daerah timur Indonesia yang bertujuan untuk
mencapai level yang sama dengan daerah barat Indonesia. Sehingga ketika
infrastuktur didaerah timur Indonesia telah tersedia maka investor pun akan
masuk dan memberikan dampak baik untuk sektor lainnya didalam perekonomian
didaerah timur Indonesia sehingga meningkatkan pendapatan daerah untuk
pembangunan selanjutnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
memanfaatkan keadaan untuk memberikan perubahan yang lebih baik lagi.
Terakhir sebagai bagian dari
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk daerah timur Indonesia adalah
membangun sistem yang dapat mengintegrasikan daerah barat dan timur Indonesia.
Daerah barat Indonesia yang telah berkembang pesat juga dapat membantu
perkembangan yang terjadi di daerah timur Indonesia sehingga pembangunan
seluruh kawasan di Indonesia dilakukan bukan hanya oleh pemerintah semata namun
juga bantuan dari semua pihak yang berkaitan.
Namun upayaitu akan sia sia
apabila pemerintah maupun warga yang tinggal didaerah timur Indonesia juga
belum bisa menerima sepenuhnya bantuan yang diulurkan pemerintah maupun daerah
barat Indonesia untuk pembangunan daerah timur tersebut, sampai saat ini Persoalan
atau tantangan juga berasal dari dalam daerah-daerah yang berada di daerah
timur Indonesia sendiri, disebabkan oleh perilaku pemerintah di masing-masing
daerah, masih melakukan keputusan kurang perhitungan yangtepat, telah
menetapkan aturan-aturan yang ditujukan hanya pada kepentingan-kepentingan
jangka pendek, melalui penetapan-penetapan peraturan yang tidak pro terhadap
bisnis, tapi prokepada kepentingan birokrasi politik praktis pemerintah, dimana
inimerupakan akibat disalah praktekannya prinsip-prinsip Undang Undang otonomi
daerah.
Seperti yang ditunjukkan oleh
begitu banyaknya peraturan-peraturan yang dapat membatasi tumbuhnya minat
usaha, tumpang tindihnya peraturan yang ditetapkan serta meluasnya praktek
pemerasan secara halus atau kasar dari aparat melalui praktek KKN yang
terselubung, juga terkekang pada budaya lokal yang menolak perubahan.
Pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hanya akan menjadi angan
angan dan tidak akan pernah tercapai apabila ini hanya kemauan dari pemerintah
semata, dibutuhkan kemauan serta pengorbanan yang dilakukan oleh pemerintah
maupun warga di daerah timur Indonesia untuk membangun kawasan tersebut
sehingga memiliki taraf hidup yang lebih baik dan juga dapat membantu
pemerintah membangun Indonesia kembali kekedudukan yang terhormat dimata dunia.